Pelatihan Penyusunan Perdes

Admin 13 Agustus 2019 12:30:58 WIB

Selama 2 hari, dari tanggal 13 s.d 14 Agustus 2019. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Serdang Bedagai menyelenggarakan Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Acara yang dibuka oleh Pihak PMD mengundang narasumber dari Bagian Hukum dan Tenaga Ahli di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pelatihan gelombang pertama ini diikuti oleh desa-desa di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Silindak, Kotarih, Pegajahan, Serba Jadi, Pantai Cermin dan Sei Bamban. Dimana peserta yang diundang merupakan unsur BPD, Sekretaris Desa dan Operator Desa, kehadirannya mencapai 98%. Disampaikan bahwa seharusnya sebelum desa membuat perencanaan haruslah membuat Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa. Sehingga dalam membuat RPJMDesa dan RKP Desa harus sesuai dengan kewenangan desa.

Mengacu pada Peraturan Bupati nomor 14 Tahun 2019, acara pelatihan ini mengambil tema "Penataan Kewenangan Desa dalam mewujudkan Desa Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera". Seperti yang diungkap oleh Narasumber Mulyadi Siagian bahwa semangat UU Desa adalah Desa Membangun. Sehingga Desa harus benar-benar membuat perencanaan yang memang menjadi kewenangannya dan jangan sampai apa yang harusnya menjadi kewenangan tidak masuk ke dalam Perdes Kewenangan tersebut. 

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

       Selamat dan Sukses

gambar

Ir. H Soekirman           Darma Wijaya,SE
Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Periode 2016-2021


Layanan Mandiri


Silahkan datang / hubungi perangkat desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukan NIK dan PIN

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Bingkat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sinergitas Program

Visi Misi Desa Bingkat

Visi Desa Bingkat adalah : "Terwujudnya Masyarakat Desa yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan berkeadilan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparatur pemerintah yang handal"