Segera Rekam KTP Elektronik Untuk Kemudahan Pelayanan Publik

Admin, 13 September 2016 21:13:24 WIB
 
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia segera merekam data diri mereka dan membuat KTP Elektronik (KTP-El). Hingga pertengahan Agustus 2016 ini, baru 161 juta penduduk atau 88 persen yang sudah merekam data dirinya, sejak program menuju single identity diluncurkan pada bulan Februari 2011. Sisanya, masih ada sekitar 22 juta penduduk yang belum merekam data dirinya.

Padahal, sesuai dengan Perpres No.112 Tahun 2013 bahwa KTP Non Elektronik sudah tidak berlaku lagi sejak 31 Desember 2014. Mulai 1 Januari 2015 penduduk sudah harus menggunakan KTP Elektronik (KTP-el).

“Hal ini begitu penting karena kelak semua pelayanan publik akan berbasis NIK dan KTP-el. KTP itu seperti ‘nyawa’ penduduk, karena segala urusan mulai dari membuat SIM, BPJS, mengurus akta nikah, semua membutuhkan data KTP-el,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, (22/8). Bagi penduduk yang belum melakukan perekaman, Kemendagri memberikan perhatian khusus dan memberikan kemudahan-kemudahan, terlebih saat ini semua data dan titik-titik pelayanan di daerah sudah terkoneksi dengan Data Center (DC) di pusat.

Jadi, dengan teknologi, Kemendagri memangkas 3 prosedur pembuatan KTP-El. Penduduk yang ingin merekam KTP-El tidak perlu lagi membawa surat pengantar dari RT/RW dan Kelurahan serta akta lahir. “Cukup membawa fotocopy Kartu Keluarga ke Dinas Dukcapil manapun. Bisa diurus dimana saja, tidak harus sesuai domisili penduduk,” ujar Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

Saat ini 92 lembaga pemerintah dan swasta sudah menggunakan data KTP-el dan NIK untuk akses layanan publik. Disamping hal itu, langkah tegas perlu diambil Pemerintah untuk pembaruan database, tentang jati diri penduduk Indonesia, sehingga tidak perlu lagi membuat “KTP Lokal” untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dsb. KTP-el juga mencegah kepemilikan KTP ganda atau KTP palsu. Dengan demikian akurasi data penduduk presisi dan dapat digunakan untuk beragam kepentingan, khususnya pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Sejak program KTP-El dilaksanakan pada 2011, sebanyak 514 Kabupaten/ Kota dan 6.234 Kecamatan telah disiapkan untuk dapat melakukan perekaman. Dengan rata-rata kemampuan merekam 100 orang per hari di setiap titik perekaman, maka potensi setiap harinya tidak kurang dari 600.000 atau dalam 40 hari sebesar 24 juta orang. “Ini tentu dengan asumsi masyarakat datang ke titik perekaman. Kunci utamanya adalah kesadaran masyarakat untuk merekam data dirinya,”lanjut Zudan.

Kemendagri juga melakukan “jemput bola” yaitu menghampiri masyarakat yang aksesnya sulit untuk menuju ke Dinas Dukcapil di daerahnya. “Fokus peningkatan pelayanan dan mempermudah pelayanan serta jemput bola di daerah pegunungan, terpencil dan perbatasan,” tambah Mendagri.

Sementara itu, berkenaan dengan blangko KTP-el, terutama untuk menyelesaikan Print Ready Record (PRR) yang sejak tahun 2012 terakumulasi 3,8 juta lebih, saat ini blangko yang tersedia sebanyak 4,6 juta. Saat ini Kemendagri sedang melakukan pergeseran anggaran TA 2016 sehingga bisa menambah 5 juta blangko untuk mengantisipasi animo masyarakat dalam mengurus identitasnya. Pusat Penerangan Kemendagri dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.

sumber : https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/7997/segera-rekam-ktp-elektronik-untuk-kemudahan-pelayanan-publik/0/artikel_gpr

Artikel Terkini

  • Perayaan Hari Anak Internasional

    20 November 2017 23:23:29 WIB Admin
    Perayaan Hari Anak Internasional
    Pada Rabu 20 November 2017 telah dilaksanakan acara Perayaan Hari Anak Internasional di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan. Acara ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Bingkat bersama dengan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Peserta sejumlah 500 orang berasal dari anak-... ..selengkapnya

  • Perangi Kemiskinan di Desa dengan Prukades

    10 November 2017 21:44:04 WIB Admin
    Perangi Kemiskinan di Desa dengan Prukades
    Jakarta - Pemerintah Pusat tengah berusaha untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Wilayah Jawa Barat bagian Selatan meliputi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik... ..selengkapnya

  • Mendes PDTT: 20% Dana Desa Digunakan untuk Upah Pekerja

    10 November 2017 20:53:05 WIB Admin
    Mendes PDTT: 20% Dana Desa Digunakan untuk Upah Pekerja
    Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, meminta agar 20% dana desa dialokasikan untuk upah para pekerja di desa. Hal tersebut ditujukan agar pembangunan fisik yang menggunakan dana desa dapat memberi dampak langsung berupa penin... ..selengkapnya

  • 21 Oktober 2017 00:01:00 WIB Admin
    ... ..selengkapnya

  • Semarak 1 Muharram 1438 H

    13 Oktober 2017 23:06:29 WIB Admin
    Semarak 1 Muharram 1438 H
    Para aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) membuat rangkaian acara untuk menyemarakkan 1 Muharram 1438 H. Tema yang diangkat adalah Kita Tingkatkan KeIslaman Anak Menuju Kemaslahatan dan Kedamaian. Kegiatan yang dilakukan yaitu perlombaan Fashion Show Busana Islami Tingkat TK... ..selengkapnya

  • Peringatan HUT RI ke-72

    22 Agustus 2017 00:31:01 WIB Admin
    Peringatan HUT RI ke-72
    Tanggal 17 Agustus merupakan hari Kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk itu, seluruh masyarakat Indonesia memperingati dan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Begitu juga dengan warga Desa Bingkat. Kemeriahan terlihat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh panitia 17 an. Adapun perlombaan yang ... ..selengkapnya

  • Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa

    14 Juli 2017 20:09:26 WIB Admin
    Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa
    Selama 4 hari, yaitu tanggal 12 Juli - 15 Juli 2017. Bendahara Desa mengikuti bimbingan teknis di Hotel Gran Inna Medan. Hal ini dirasa perlu untuk meningkatkan pemahaman bendahara tentang tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara. Panitia dari Bimtek ini yaitu Lembaga Kajian Manajemen Pembangunan ... ..selengkapnya

  • Menjelang Lebaran

    30 Juni 2017 01:19:56 WIB Admin
    Menjelang Lebaran
    Dalam rangka pengendalian harga daging, Pemerintah Desa Bingkat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Wira Karya mengadakan penjualan daging sapi dengan harga dibawah harga pasar. Yaitu 100.000/kg untuk daging sapi. Beberapa hari sebelum pemotongan sapi telah diumumkan kepada Desa ttg kegiatan di... ..selengkapnya

       Selamat dan Sukses

gambar

Ir. H Soekirman           Darma Wijaya,SE
Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Periode 2016-2021


Layanan Mandiri


Silahkan datang / hubungi perangkat desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukan NIK dan PIN

Komentar Terkini

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Bingkat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Sinergitas Program

Visi Misi Desa Bingkat

Visi Desa Bingkat adalah : "Terwujudnya Masyarakat Desa yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan berkeadilan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparatur pemerintah yang handal"